SORONG SELATAN- Rencana pemerintah memberi ijin perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Tehit Mlakya Distrik Teminabuan terus mendapat perhatian serius dari para pemuda pengiat lingkungan hidup di Sorong Selatan ( Sorsel).
Untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap hutan yang bakal digarap sebagai lahan kelapa sawit, Kamis (6/5/2021) relawan pemuda Sorsel peduli lingkungan melakukan penguatan sosial dan edukasi kepada warga masyarakat adat suku tehit Mlakya Kampung Wersar dan Kampung Tapiri Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan penguatan kapasitas dan edukasi dampak lingkungan hidup bagi masyarakat adat Tehit Mlakya yang berlangsung di kantor Kampung Tapiri itu, mendapat sambutan baik dari masyarakat adat setempat.Turut hadir juga warga masyarakat dan tokoh adat, tokoh perempuan serta tokoh gereja dan juga kedua Kepala Kampung Wersar dan Tapiri mengingat saat ini, masyarakat semakin kuatir akan kehilangan sebagian besar hutan adat mereka jika pemerintah memberi ijin perkebunan kelapa sawit.
Koordinator Relawan Sosial Pemuda Peduli Lingkungan Olland T. Abago kepada media ini mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian penguatan sosial dan memberikan edukasi kepada warga masyarakat adat agar tegar berdiri membela hak-haknya jika suatu ketika terbentur dengan pihak investor yang datang membuka dan menggarap hutan adat suku Tehit Mlakya.
"Agenda ini bagi kami adalah sebagai langkah penguatan sosial masyarakat adat agar terus solid untuk menjaga hak tanah adat mereka. Sebab masyarakat adat, minim pengetahuan tentang aturan yg mengatur hak-hak mereka, oleh karena itu kami juga berikan edukasi tentang hal tersebut,"kata Olland T. Abago.
Dipaparkan Olland Abago, perusahan PT. Anugerah Sakti Internusa (ASI) yang sebagi investor rencana membuka lahan perkebunan sawit seluas 14.000 ha, di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan tersebut juga telah mengambil lahan yang meliputi tanah adat suku Tehit Mlakya, suku Tehit Gemna serta beberapa sub suku lainnya yang berada di dua Distrik dimaksud.
"Terkait dengan kehadiran PT. ASI, mayoritas masyarakat adat pemilik hak ulayat seratus pesen menolak kehadirannya. Karena, tidak berdampak baik tapi malah merusak hutan adat mereka , itu hasil yg kami dapat di lapangan dari masyarakat adat Sub Suku Tehit di kawasan ini termasuk juga Suku Tehit Mlakya,"papar Olland Abago.
Lanjut Abago, pernyataan penolakan ijin kelapa sawit di wilayah adat Tehit Mlakya dan Tehit Gemna secara tertulis juga sudah ada sejak lama sampai sekarang.Bahwa mereka bersepakat tolak program perkebunan kelapa Sawit.
Menurut Abago,rencana tindak lanjut hasil dari pertemuan ini akan dilaksanakan pertemuan dalam bentuk Panggung Rakyat, pada pekan depan dan akan di di hendel oleh relawan Pemuda Sorsel peduli lingkungan dan akan menghadirkan warga masyarakat adat dari wilayah adat Tehit Mlakya dan Tehit Gemna guna penyatuan presepsi dan penguatan sosial." kami akan berjuang terus menerus menolak kehadiran perusahan dimaksud," tegasnya.
Sementara itu, Albert Seranik salah seorang warga masyarakat Tehit Mlakya sangat kuatir jika pemerintah memberi ijin perkebunan kelapa sawit di wilayah adat suku Tehit Mlakya maka akan berdampak pada perusakan hutan. "Kita punya hutan ini ada Babi, Sagu, Matoa, Lansat, ini kalau di tebang baru kita makan apa. kita bisa mati," ungkapnya penuh nada tanya.
Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilakukan di Kampung Bariat Distrik Konda serta Keyen.Yang adalah wilayah ini masuk dalam peta lokasi dari investor perkebunan kelapa sawit. (BK)
0 Komentar
Silahlan tulis komentar anda