Lima Fraksi DPRD Soroti Masalah Pendidikan dan Kesehatan di Sorong selatan

Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, saat menandatangani berita acara kesepakatan fraksi DPRD Sorong Selatan menerima dan menyetujui LKPJ APBD 2020 dalam sidang paripurna, Kamis (26/8/2021)

MEDIA FAJAR TIMUR. COM, TEMINABUAN- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD 2020 Sorong Selatan (Sorsel) mendapat sorotan keras dari lima fraksi di DPRD. Fraksi PDIP, Golongan Karya , Hanura, PKB dan Fraksi Gabungan menilai kinerja Pemkab Sorsel belum maksimal di sejumlah bidang.Yang menjadi sorotan utama adalah masalah Pendidikan dan Kesehatan.

Selain itu, masalah pembagunan infrastruktur, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan juga masalah tapal batas Kabupaten Sorsel yang kini sebagian wilayahnya di caplok oleh Kabupaten tetangga turut menjadi masalah yang disoroti lima fraksi DPRD dalam pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati Sorsel 2020, di ruang sidang utama kantor DPRD, Kamis (26/8/2021).

Dalam pandangan F.PDIP yang di bacakan Ketua fraksi Albert Kaliele. F. PDIP mencermati anggaran 2020 terhadap bidang pendidikan masih jauh dari harapan. Seperti tingkat kehadiran guru SD yang kurang aktif mengajar karena tidak ada di tempat tugas sehingga berdampak pada proses belajar mengajar.

" Minimnya tingkat kehadiran tenaga pendidik saat proses belajar mengajar merupakan salah satu pokok permasalahan yang selalu dipersoalkan oleh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan," ungkap Albert Kaliele ketua F.PDIP.

Begitu pula bidang kesehatan,F. PDIP melihat dukungan sara dan prasarana, prosedur pelayanan di tingkat pelayanan dasar kesehatan seperti Pustu,Puskesmas hingga di tingkat RSUD Scollo Keyen agar perlu ditingkatkan berbagai fasilitasnya. Termasuk tenaga medis terutama para dokter ahli. Disamping itu, juga FPDIP meminta kepada pengelola Rumah Sakit agar secepat mungkin untuk meminimalisir tahapan birokrasi yang terkesan prosesdurnya panjang kepada pasien yang berobat.

"Masyarakat umumnya beranggapan bahwa Rumah Sakit adalah tempat untuk berobat dan mendapat kesembuhan serta menyelamatkan nyawa. Bukan permasalahan proses birokrasi yang diutamakan, rekomendasi kami kepada Bupati dan Wakil Bupati agar hal ini dapat diperhatikan,"tegas Albert.

Hal yang sama juga di sampaikan F. Golkar mencermati pemerintah daerah Sorsel perlu memperhatikan kondisi pendidikan di wilayah-terluar dan terisolir. Seperti kurang memadainya sarana rumah guru, tidak maksimalnya proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 dan juga tingkat kehadiran guru yang sering tinggalkan tempat tugas tanpa alasan yang jelas.

"Rekomendasi kami fraksi Golkar kepada eksekutif agar memperhatikan tingkat kehadiran tenaga pengajar.Karena menurut data banyak Guru yang kurang aktif melaksanakan tugasnya, ini situasi yang cukup memprihatinkan," ungkap Gustaf Loupatty ketua F. Golkar.

Fraksi Hanura juga meyoroti masalah pendidikan dan kesehatan dalam LKPJ Bupati Sorsel tesebut. F. Hanura megajurkan kepada eksekutif agar terus memantau tingkat kehadiran guru tempat tugas dan perlu dilakukan tindakan sangsi jika lalai tidak melaksanakan tugas dengan baik.

"Kami sarankan agar Dinas Pendidikan memantau terus guru-guru serta dengan tegas memberikan sanksi kepada guru yang malas melaksanakan tugasnya," tegas Naomi Sagisolo ketua F. Hanura.

Fraksi Hanura juga merekomendasikan agar ada perhatian serius terhadap sarana kendaraan mobil operasional agar memperlancar pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas.Pengadaan kendaraan operasional roda empat bagi Puskesmas Distrik Pinggiran perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, perawat di Puskesmas harus betah tinggal di ditempat tugas selain jika hari-hari libur resmi.

"Jangan selesai jam hari kerja langsung pulang ke Teminabuan.Jika ada orang sakit atau ibu yang melahirkan pada saat tengah malam lalu bagaimana caranya mendapatkan pelayanan sementara tidak ada petugas kesehatan di Puskesmas,"pungkas Naomi.

Tanggapan yang sama juga dikritisi Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB, Naftali Saman menyoroti minimnya profesionalitas dan akuntabil kinerja pemerintah Sorsel. Menurut F. PKB, untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan melayani maka dianjurkan agar pemerintah harus transparan akuntabel akurat dan objektif melihat berbagai persoalan pembangunan yang sedang dihadapi di Kabupaten Sorsel. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019.

Selain itu, Fraksi PKB menilai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah adalah indeks pembangunan manusia (IPM). oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar dinas terkait lebih serius meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan terlebih khusus pembangunan TK atau Paud dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia di Kabupaten Sorsel lebih baik lagi guna mendorong naiknya IPM.

Fraksi gabungan dalam pandangannya, mengritisi ketidak seimbang sarana dan prasarana layanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang kesannya tidak merata. Antara Distrik di wilayah daratan dan Distrik di pesisir Sorsel kondisi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pembangunan yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.(RED. MFT/BK)