Dinas Sosial Papua Barat Gelar Rakor Bahas Penyaluran Bantuan Sosial

 

Foto bersama antara Dina's Sosial Papua Barat  dan para pendanping  Sosial seusai Rapat Koordinasi Bantuan Sosial.

MEDIA FAJAR TIMUR.COM,SORONG -Berbagai bantuan sosial (Bansos) yang selama ini disalurkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat terus mendapat perhatian.Sebagai wujud memantapkan  berbagai program bansos tersebut, Dinas Sosial Provinis Papua Barat menggelar rapat koordinasi berlangsung di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa (16/11/2021).

Pelaksanaan  Rakor tersebut untuk memastikan Bansos di provinsi Papua Barat yang sudah terealisasi pada umunya dan lebih khusus program penaganan fakir miskin.Rakor bansos ini merupakan program dari Bidan PPFM Dinas Sosial provinsi Papua Barat.

Baca Juga : Merayakan HUT PGRI ke 76 tahun, Kadis pendidikan maybrat , menyanyangkan sistim perekrutan P3K mempersulit guru kontrak OAP

Dalan rakor ini, Menase Jitmau SE.M.Si kepala Dinas Sosial Kota Sorong berpesan kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk segera mempersiapakan dana sering untuk penaganan fakir miskin di kota Sorong. Sebab mengurus masalah sosial di kota Sorong cukup besar."Harus ada dana shering karena ini kerja sosial yang mengurus orang lahir sampai mati," ungkapnya. 

Melaui rakor ini, Menase Jitmau mengharapkan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan kota untuk Sama melihat jika di tahun 2021 pelaksanaan bansos ini ada kekurangan, kesalahan maka dapat diperbaiki untuk kedepannya.Sekaligus ditingkatkan dan dilanjutkan program ini di tahun depan oleh kementrian Sosial.

Baca Juga : Di Tengah Wabah Corona, Home Industri Tahu Di Moswaren Butuh Dukungan Dinas Perindagkop Sorong Selatan

"seharusnya suda tahu bahwa di papua  ini kondisinya dengan jawa atau Jakarta itu sangat berbeda sekali sehingga dalan memberikan Bansos harus dipehatikan secara baik," tegas Jitmau lagi. 

Sementara itu, Koordinator Daerah Sorong Selatan Oktovianus Asikasauw menegaskan melalui rakor tesebut sangat penting  untuk semua sarang masukan dan usul dapat di tuangkan dalam satu kesepakatan bersama yang selanjutnya direkomendasikan kepada Dinas Sosial Papua Barat untuk di teruskan kepada Pemerintah Pusat. 

Oktovinus kembali menegaskan hal yang sama bahwa penyaluran dan besaran bansos bagi  masyarakat diwilayah Papua Barat  perlu mendapat perhatian serius juga dari  pemrintah Pusat."Jangan disamkan dengan Jawa,seharusnya bansos untuk Papua Barat itu berbeda," ujarnya

Baca Juga : MEDIA FAJAR TIMUR.COM Menjemput PIN google adsense di kantor pos sorong selatan

Diakhir kegiatan itu, mewakili kepala dinas Sosial Papua Barat Sekretarsi Dinas Sosial Rusdi Momot  mengharpakan kepada para pendamping  sosial untuk mengingat kinerja pendampingan di tengah tengah masayarakat dan tahu betul tentang persoalan sosial dilingkungan masyarakat.

"Jadi jika pendamping salah menginput nama penerima atau masyarakat,maka berakibatkan fatal jadi yang menetukan berhak tidaknya penerima bantuan sosial itu adalah para tenaga pendamping mereka yang mendata,menginput data nama penerima orang miskin itu melalui aplikasi SIG-NG langsung ke kementrian sosial untuk di tetapkan sebagai penerima bantuan sosial sesuai kriteria yang suda ditetapkan,"pintahnya. 

Ia berharap pula, para pendamping sosial ini perlu di dukung dan di dorong terutama kesejahteraan mereka supaya mereka dapat berkerja dengan penuh waktu membantu dinas Sosial dimasing-masing Kabupaten dan  Kota di Provinsi Papua. (RED/BK)