Polda Papua Barat Diminta Usut Tuntas Indikasi Dugaan Korupsi Dana Hibah Di KNPI Papua Barat

Yosep Titirlolobi, SH

MEDIA FAJAR TIMUR.COM, SORONG -Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat diminta untuk memiliki komitmen dalam mengusut tuntas indikasi dugaan korupsi dana  hibah di DPD KNPI Papua Barat. Sebab selama ini, dana hibah yang  dikucurkan dari  pemerintah  Provinsi Papua Barat  sejak tahun 2017 hingga 2022 itu tidak jelas penggunaannya.

Demikian desakan ini disampaikan Yosep Titirlolobi, SH Sekjen Law Firm Dhipa Adista Judticia Indonesia Inteligence Institute Wilayah Papua dan Papua Barat,  dalam rilisnya yang di terima media ini Jumat (25/2/2022). Disinyalir  dana tersebut digunakan tidak jelas tanpa ada kegiatan yang  bersentuhan langsung dengan pemuda.

Yosep mengatakan bahwa, dana hibah yang diterima DPD Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Papua Barat puluhan miliar rupiah selama lima tahun mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 diduga ada indikasi korupsi. Oleh sebab itu, Law Firm Dhipa Adista Judticia Indonesia Inteligence Institute wilayah Papua dan Papua Barat minta agar Polda Papua Barat untuk segera mengusut penggunaan dana hibah tersebut. 

"Pengurus DPD KNPI Papua Barat harus mempertanggungjawaban pemanfaatan anggaran hibah KNPI Papua Barat selama lima tahun ini yang tidak ada program untuk pemuda di Papua Barat dan tidak perna disentuh oleh penegak hukum,"ujar Yosep.

Menurut Yosep, misalkan di KNPI Papua Barat ada 50 bidang, tentu dengan adanya 50 bidang sudah pasti ada 50 program kerja yang menjadi prioritas, tetapi yang terjadi sampai saat ini program KNPI Papua Barat tidak berjalan sama sekali padahal banyak program.

Kata Yosep, uang tersebut adalah uang rakyat yang dianggarkan didalam APBD Provinsi Papua Barat."Kalau disalahgunakan, aparat kepolisian Polda Papua Barat harus bertindak, karena kegiatan KNPI selama lima tahun ini untuk pemuda di Papua Barat tidak ada program dan pemuda dan para OKP banyak berjalan sendiri-sendiri tanpa didukung oleh KNPI Papua Barat sebagai wadah pemuda," tandas Yosep  yang juga berprofesi pengacara muda di kota Sorong itu. 

"KNPI Papua Barat selama inikan vakum tetapi pencairan hibah untuk KNPI Papua Barat di duga tetap dicairkan terus setiap tahunnya dan berbagai kegiatan kepemudaan yang dimasukkan untuk pencarian dana hibah setiap tahun diduga fiktif karena KNPI Papua Barat selama 5 tahun mati suri," sambung Yosep lagi.

Lanjut Yosep, dana hibah dari Pemprov Papua Barat miliaran rupiah itu harus diusut dan dipertanyakan penggunaannya. Mengingat bantuan Pemprov setiap tahun untuk KNPI Papua Barat terbuang sia-sia, dan pemuda sangat dirugikan oleh ulah oknum-oknum didalam tubuh kepengurusan DPD KNPI Papua Barat yang selama ini melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Melihat situasi dan kondisi di KNPI Papua Barat saat ini yang terpuruk pihaknya meminta kepada Polda Papua Barat untuk mengusut tuntas KNPI yang menerima anggaran bantuan hibah APBD Pemprov Papua Barat setiap tahunya. Hal ini perlu diusut agar kedepannya anggaran hibah KNPI Papua Barat bisa digunakan tepat sasaran dan pengurus DPD KNPI Papua Barat sendiri bisa bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan organisasi.

"Periksa itu pengurus KNPI Papua Barat yang menerima bantuan Pemprov Papua Barat miliaran rupiah setiap tahun, agar mereka itu jangan merasa paling benar dalam ber KNPI. Sementara penggunaan anggaran tidak jelas laporannya dan dalam waktu dekat, kami akan turun ke Mabes Polri dan Polda Papua Barat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh KNPI Papua Barat,"tegas Yosep. (Red/BK)