Aksi Demo Tolak DOB di Depan Kantor Wali Kota Sorong

SORONG,MEDIA FAJAR TIMUR.com - Puluhan massa solidaritas mahasiswa dan masyarakat rakyat Papua kembali berunjuk rasa menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, di kantor wali kota Sorong, Senin (21/3/2022).

Massa melakukan long march pada pukul 12.30 WIT dari persimpangan Remu menuju kantor wali kota Sorong dengan membawa sejumlah spanduk dan baliho yang bertuliskan 'Tolak DOB'.

Baca Juga : Mahasiswa Asal Papua di Malang Demo Tolak Pemekaran DOB

Kemudian ada spanduk lain bertuliskan, 'Pemekaran DOB adalah bentuk penindasan bagi rakyat Papua'.

"Pemekaran di atas pemekaran menghabiskan hutan kami, merampas hak-hak tanah kami. Tujuan kami hanya untuk menemui bapak wali kota yang juga Ketua Tim Pemekaran Provinisi Papua Barat Daya bahwa kami rakyat Papua se-Sorong Raya menolak pemekaran DOB," kata Koordinator Aksi, Sepnat Yewen, Senin.

Puluhan massa ini ingin menemui Wali Kota Sorong Lambert Jitmau sebagai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi. 

Baca Juga : Haris Azhar: Kebenaran dan Penderitaan Orang Papua Tak Bisa Dipenjara

Namun mereka kesal karena sudah dua kali belum berhasil menemui wali kota. Mereka kemudian membakar pisang untuk dimakan bersama sambil menunggu orang nomor satu di Kota Sorong itu datang. 

Lantaran tak kunjung datang, massa pun mulai membakar ban bekas. 

Aksi demo itu akhirnya usai sekitar pukul 16.30 WIT setelah massa menyerahkan surat pemberitahuan kepada perwakilan Pemkot Sorong agar wali kota bersedia menerima massa pada 28 Maret mendatang.

Sementara itu, Kapolres Sorong Kota AKBP Yohannes Kindangen mengatakan, aksi massa yang menolak pemekaran ini sudah kedua kalinya berjalan aman dan kondusif.

Yohannes menuturkan, jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa berjumlah 370 orang ditambah dua kompi Brimob Detasemen B.

"Kami sudah mengimbau kepada massa agar tidak anarkis. Saya sudah perintahkan kepada anggota, jangan kita terpancing dengan situasi. Hingga saat ini situasi tetap aman terkendali," ujar Kindangen di depan kantor wali kota Sorong. (*)

Red/CS