DPR Papua Lanjutkan Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Papua Kepada DPD RI

MEDIA FAJAR TIMUR. COM, Jayapura– Pasca diterimanya aspirasi penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua oleh DPR Papua yang disampaikan lewat  dalam aksi Koaliasi Mahasiswa dan Rakyat Papua pada  Selasa,(8/3/2022), DPR Papua langsung mengambil langkah dengan meneruskan aspirasi penolakan DOB Papua kepada DPD RI melalui Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai yang tengah melakukan Kunjungan Kerja ke DPR Papua, Rabu,(9/3/2022). 

“Kami sudah menyerahkan aspirasi penolakan DOB di Papua itu kepada bapak Yoris Raweyai dalam kunjungan ke DPR Papua, dalam rangka mendengarkan semua aspirasi – aspirasi yang masuk ke DPR Papua, termasuk aspirasi yang kemarin disampaikan oleh mahasiswa yakni penolakan pemekaran atau DOB di Papua,” tegas Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda sebagaimana dikutip dari Humas DPRP usai pertemuan diruang Wakil Ketua DPRP.

Dijelaskan Wonda, bahwa dalam pertemuan itu juga dirinya menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua secara terus menyampaikan penolakan pemekaran Kabupaten dan Kota tetapi juga pemekaran Provinsi di Provinsi Papua yang tentunya juga disertai dengan berbagai alasan penolakan pemekaran Papua.

Pihak DPRP pun berharap hal itu, menjadi referensi pemerintah pusat dan DPR RI untuk melihat secara keseluruhan dari aspirasi rakyat Papua, bukan mendengar dari satu dua orang atau kelompok dan elit di Papua.

“Kami tadi sampaikan banyak hal terkait alasan penolakan DOB Papua dan Pak Yoris, beliau sangat merespon dan menyampaikan bahwa sebagai anggota DPD RI, dirinya  akan menyerahkan semua aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah bahwa ada dinamika – dinamika yang terjadi di Papua terkait rencana pembentukan DOB Papua,” ujarnya.

Dikatakan Wonda, bahwa jika melihat situasi Papua saat ini, dimana hampir disemua daerah masih terus terjadi konflik. Satu daerah belum selesai, muncul di daerah lain sehingga seolah menjadi lingkaran konflik yang terus  terjadi di Papua, sehingga pemerintah pusat harus serius melihat hal ini, sehingga ke depan bisa menjadi konflik sesama orang Papua sendiri.

Lanjut Wonda yang juga Politisi Partai Demokrat, adanya perdebatan penentuan ibu kota provinsi antara Mimika dan Nabire.Jika tidak ditangani secara baik, bisa saja melahirkan konflik baru antar masyarakat di daerah itu karena ada pengalaman di Timika terkait pemekaran provinsi sehingga terjadi korban, “Apakah pusat mau melihat terus Papua menjadi daerah konflik? Makanya harus dikaji dengan baik,” paparnya

Mestinya, kata Wonda,  pemerintah menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, dari pada bicara tentang pemekaran, “Kalau memang ingin bicara supaya tidak terjadi pro dan kontra, mari kita buka ruang yang besar atau mubes dengan mengundang semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa dan lainnya, disitu kita lihat mana yang setuju dan tidak setuju. Harus ada ruang itu, tidak bisa satu dua orang mewakili kelompok atau wilayah tertentu bicara pemekaran,”tandas mantan Ketua DPRP periode 2014-2019 itu. 

Ditambahkan Wonda, bahwa bisa saja pemekaran terjadi sesuai keinginan pemerintah pusat, namun ketika terjadi konflik, maka pemerintah pusat harus mampu menyelesaikannya. Bukan mengirim dengan pasukan ke Papua, Papua bukan lagi menjadi tempat anjing buruan.

 "Buat Papua untuk mencintai Negara ini. Jangan membuat kegagalan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Pemerintah pusat harus hadir  untuk melihat secara keseluruhan, kenapa Papua terus terjadi konflik? Nah, ini akar permasalahannya harus diselesaikan,”pintanya.

Dalam kesempatan ini juga,  Wakil Ketua I DPRP meminta Presiden RI untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan terus mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi akar masalah harus diselesaikan. Sebab menurut Wonda, generasi Papua akan terus terbawa dalam dendam itu dan suatu saat akan menjadi masalah yang besar, ketika anak-anak dalam konflik ini, mereka akan jadi dewasa.

"Artinya, kita tidak menghilangkan konflik, tapi melahirkan konflik – konflik yang baru di kemudian hari. Kami berharap Presiden menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua,” tutupnya.

Dalam Pertemuan ini turut hadir beberapa Anggota DPR Papua diantaranya  Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin, Anggota DPR Papua, Elvis Tabuni dan Yakoba Lokbere. (Red/BK)