Di Kaimana Aksi Demo Damai Tolak Pemekaran DOB, Ini 13 penyataan sikap massa aksi ?

Aksi Demo Damai Tolak Pemekaran di Kaimana, Jumat (01/04/2022)

KAIMANA, MEDIA FAJAR TIMUR.COM - Ratusan massa aksi rakyat Papua yang terorganisir dalam Petisi Rakyat [PRP] Kaimana Papua, Jumat [1/4/2022] membanjiri halaman kantor DPRD, guna menyampaikan aspirasi mereka menolak DOB Provinsi Papua Tengah, tolak Otsus Jilid II dan menuntut hak penentuan nasib bagi west Papua.

Penanggung jawab aksi, Fhandi Nyai mengatakan rakyat papua Kimana menolak DOB Provinsi dan Kabupaten, Cabut Otsus Jilid versi Jakarta.

Baca Juga : Demo Tolak DOB, Massa Aksi Jalan Kaki ke DPRD Kota Sorong

"Kami rakyat Papua tolak semua tawaran sepihak yang dibuat oleh elit Papua dan Jakarta, bagi rakyat kaimana papua tidak ada keuntungan dan kesejahatran demi keselamatan tanah dan manusia Papua,"ucap Fhandi. 

Lanjutnya, kami tolak rencana Daerah Otonomi Baru (DOB), cabut Khusus Jilid II dan Elit-elit Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan.dan "Kami meminta DPRD Kaimana bentuk Pansus Penolakan Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk tindaklanjuti aspirasi Kami rakyat Papua di Kaimana.

Baca Juga : Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya Lambert Jitmau Mengundurkan Diri

Di kantor  DPRD Kaimana, Masa aksi melakukan orasinya dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI-Polri.

Anggota DPRD Kaimana saat mendengar aspirasi  yang disampaikan oleh massa aksi. Adapun pernyataan sikap massa aksi yang disampaikan kepada DPRD Kaimana antara lain:

1. Hentikan Otsus Jilid 2 dan pembentukan Provinsi baru

2. Hentikan semua produk yang mengatasnamakan pembangunan dan kesejahteraan terhadap orang Papua

3. Tolak pemekaran kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Etna dan Provinsi Domberai

4. Ijinkan jurnalis internasional untuk meliput kondisi di tanah Papua

5. Cabut UU tahun 2001 tentang otonomi khusus

6. Tarik aparat militer baik organik maupun non organik di seluruh Papua

7. Berikan akses kesehatan dan kesejahteraan bagi ribuan pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo dan Maybrat

8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua

9. Bebaskan Tuan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik Papua Merdeka

10. Hentikan rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak

11. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua

12. Tutup PT.Freeport dan tolak rencana eksploitasi blok Wabu serta Perusahaan Ilegal di tanah Papua

13. Hentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia

Red/CS