PA GMNI : Walikota Sorong Jangan Hanya Kembalikan SK Harus Kembalikan Juga Uang Rakyat Miliaran Rupiah Yang Diduga Pakai Urus DOB PBD

Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi, SH

MEDIA FAJAR TIMUR. COM, SORONG — Menyikapi pemberitaan dibeberapa media yang mengatakan bahwa Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M.M, siap menyatakan mundur dan mengembalikan surat keputusan (SK) sebagai ketua tim pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya kepada Gubernur Papua Barat.

Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi, SH angkat bicara kepada media ini mengatakan bahwa Walikota Sorong harus bertanggung jawab kepada masyarakat kota Sorong. Dalam hal mengembalikan uang rakyat kota Sorong yang diduga sudah dipakai miliaran rupiah untuk mengurus Provinsi Papua Barat Daya selama ini cuman hanya dalam mimpi Walikota.

"Jadi jangan cuman pecah-pecah bunga di media katakan akan mundur, jangan hanya mundur saja, tetapi tolong uang rakyat miliaran rupiah yang diduga dianggarkan lewat APBD kota Sorong harus dikembalikan, kerena itu uang rakyat bukan pribadi pejabat," kata Yosep.

Menurut Yosep, apabila uang rakyat kota Sorong tidak dikembalikan, maka Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua barat akan melaporkan ke penegak hukum dalam hal ini Kejagung Republik Indonesia, untuk segera mengusut dugaan korupsi besar-besaran APBD kota Sorong selama kepemimpinan walikota Sorong dua diperiode.

"Kami sudah ingatkan walikota Sorong lewat media beberapa tahun yang lalu, bahwa mengurus pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang ingin terlepas dari Provinsi Papua barat, akan sia-sia dan tidak akan dijawab oleh pemerintah pusat. Tetapi saat itu, walikota Sorong tidak menggubris apa yang kami sampaikan," ujarnya.

Menurut Yosep, mengurus DOB provinsi yang baru bukan seperti membalikkan telapak tangan.Harus mendapatkan dukungan partai politik yang kuat disenayan baru barang itu bisa jadi dan terakhir harus didukung sepenuhnya juga oleh masyarakat Sorong Raya, tetapi yang terjadi 80% masyarakat sorong raya tidak ingin ada pemekaran provinsi Papua Barat Daya itu.

Lanjut Yosep, seharusnya yang urus pemekaran DOB Papua Barat Daya itu adalah para komponen tokoh-tokoh masyarakat lintas suku, MRPB, DPRD Otsus, tokoh agama, Kepala-kepala suku, para aktivis mahasiswa dan didukung oleh oleh partai politik wilayah Sorong Raya."Yang terjadi selama ini adalah pengurusan PBD, seakan-akan cuman Walikota Sorong didukung oleh Ketua DPRD kota Sorong dan timnya yang urus pemekaran dan lucunya, sebenarnya masyarakat Sorong bertanya pemekaran ini untuk siapa, rakyat kah atau untuk Walikota Sorong dan kroni-kroninya," tandas Yosep.

Mengenai walikota Sorong yang mengatakan di media bahwa dia dicaci maki oleh masyarakat yang demo menolak pemekaran.Sedangkan, bupati-bupati lain yang ada di Sorong Raya tidak kena imbasnya itu adalah hal yang sangat wajar, karena selama ini Walikota ingin tampil sebagai orang promotor yang dikatakan hebat untuk mengurus pemekaran tetapi.Soal pemekaran bupat-bupati di Sorong Raya tidak diberikan peranan sama sekali, jadi sangat wajar mereka tidak terlihat langsung.

"Bikin pemekaran provinsi itu,bangun dulu kota Sorong kasih bagus supaya warga dari luar wilayah kota Sorong atau warga negara asing yang datang ke kota Sorong itu terkagum-kagum," pungkasnya.

Yosep malah melihat, yang terjadi kota Sorong jadi kota sampah, kota pendidikan termahal, kota terkotor se-Indonesia. Kota pembangunan, reklamasi mangkrak, pasar moderen tidak berfungsi, jalan saja berlubang-lubang, minim ada pembangunan, gudangnya tempat korupsi, orang gila dimana-mana, terus apa yang mau dibanggakan.

"Ini yang dong bilang sutarada. pembangunan baru, bicara teori tinggi kepada masyarakat tetapi implementasi di lapangan tidak sesuai kata-kata, baru mau bikin provinsi lagi memangnya rakyat butakah," sindir Yosep.(Red/BK).