Provinsi Baru Di Papua Bukan Aspirasi Rakyat, melainkan Keinginan Elite Lokal

Tanah Papua, MEDIA FAJAR TIMUR.COM - Majelis Rakyat Papua menyebutkan, mayoritas penduduk Papua di akar rumput menolak upaya pembentukan tiga provinsi baru.

Sebelumnya, pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan, sudah disahkan di Badan Legislatif DPR RI sebagai rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR.

"Mayoritas OAP tidak menghendaki pemekaran wilayah atau provinsi. Itu bukan (aspirasi) akar rumput. Akar rumput mana yang datang (untuk deklarasi pemekaran wilayah)," kata Ketua MRP Timotius Murib dalam diskusi virtual yang dihelat Public Virtue Institute, Kamis (14/4/2022).

Ia menilai, selain kepentingan Jakarta, pembentukan tiga provinsi baru di Papua merupakan siasat elite-elite lokal untuk kepentingan kekuasaan mereka.

"Yang bikin kacau orang Papua, elite yang ada di Papua dan elite yang di Jakarta duduk atas nama orang Papua," kata dia.

Elite-elite yang ia maksud adalah wali kota dan bupati yang menyelenggarakan deklarasi pembentukan provinsi baru di Papua.

Mereka juga ditengarai memobilisasi massa supaya deklarasi pembentukan provinsi baru ini dianggap didukung oleh rakyat Papua.

Atas keadaan ini, MRP menilai Jakarta tidak dapat menggunakan alasan bahwa pemekaran wilayah ini berdasarkan aspirasi dari Papua.

"Pemerintah menggunakan dasar yang mana. Kalau aspirasi para bupati dan wali kota deklarasi untuk pemekaran, itu oknum-oknum pejabat," kata Timotius.

"Karena tinggal 1-2 hari lagi mereka berhenti dua periode, sehingga tidak ada job, sehingga mereka cari job supaya mereka duduk menikmati jabatan. Untuk itu, mereka berjuang (pemekaran wilayah)," lanjutnya.

Timotius bahkan menantang para pejabat di tingkat pusat untuk turun langsung ke Papua dan mendengarkan aspirasi masyarakat akar rumput soal pemekaran wilayah.

"Jadi, setop. Jangan pemerintah pusat jadikan itu sebagai dasar pemekaran," tambahnya.

Simbiosis mutualisme antara kepentingan Jakarta dan elite lokal Papua juga tecermin dalam kajian yang dilakukan peneliti Universitas Papua, I Ngurah Suryawan.

Dalam disertasinya berjudul “Siasat Elite Mencuri Kuasa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat” (2015), ia menjelaskan bagaimana elite-elite lokal berupaya melakukan serangkaian koordinasi dan lobi-lobi ke Jakarta guna memuluskan pemekaran wilayah di Papua.

Sebab, elite-elite Jakarta juga punya kepentingan dalam upaya pemekaran wilayah, mulai dari memuluskan proyek investasi dan bisnis ekstraksi di Papua, menambah pengerahan pasukan keamanan lewat kodam dan polda di provinsi baru .

“Untuk mencuri kekuasaan yang dengan sadar dan sukarela akan diberikan oleh negara. Jadi diberikan betul (lewat pemekaran wilayah). Dikasih di sana mulai dari anggaran, formasi pegawai negeri,” ujar Ngurah kepada Kompas.com, pekan lalu.

Hal ini tampak dari apa yang sudah terjadi di tingkat kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Pemekaran wilayah justru jadi ajang elite-elite lokal berebut jabatan di birokrasi, akses anggaran, proyek, dan kue-kue kekuasaan lainnya.

Beberapa kepala daerah, sudah terjerat kasus korupsi.

“Ini (pemekaran wilayah) peluang yang diciptakan dan disadari negara, dimanfaatkan para elite (lokal Papua). Disadari betul oleh negara bahwa (elite) Papua harus diberi ruang, diberi ‘mainan’, dikasih panggung,” kata Ngurah.

“Saya kira ujungnya kita akan melihat terbentuknya kelompok-kelompok kelas menengah, elite lokal yang sejahtera karena pemekaran ini. Di sisi lain, masyarakat kecil tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan karena memang sirkulasi kekuasaannya ada di tangan mereka (elite),” ungkapnya.(*)

Red/CS

Lihat isi berita versi youtube