Johanes Paa: Kelompok Elit Papua Minta Pemekaran DOB Jangan Mengatas Namakan OAP

Titus Johanes Paa

MEDIA FAJAR TIMUR.COM, Sorong- Pemerhati masalah pembangunan di Papua dan Papua Barat, Titus Johanes Paa, minta agar oknum -oknum  elit Papua dan Papua Barat yang selama ini gencar minta Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat agar  dalam aspirasi itu jangan selalu mengatas namakan Orang Asli Papua (OAP) untuk  tujuan tersebut.

"Kamu elit orang Papua yang minta pemekaran untuk sejahterakan orang Papua itu, tidak apa kalau kamu punya pikiran begitu, tapi itu bukan pikiran semua orang Papua. Jadi  jangan mengatas namakan seluruh orang Papua, minta pemekaran karena kamu punya tipu itu semua orang sudah tau," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu ( 28/5/2022)

Dikatakan Johanes Paa, bahwa isu sentral yang dipakai oleh sekelompok elit pejuang DOB, adalah pemekaran DOB ini untuk mensejahterakan OAP. Padahal  selama ini warga OAP di Papua dan Papua Barat, hidup dalam kecukupan dan tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal makan dan minum.

"Mau minta pemekaran supaya orang asli Papua sejahtera, memangnya selama ini orang asli Papua kelaparan berkepanjangan ka?.Orang asli Papua biasa makan kasbi, pisang, keladi, petatas, sayur kangkung, sayur gedi, sayur daun pepaya. Makan ikan laut, ulat sagu, ulat kayu ikan kali, udang  daging babi, daging rusa ayam dan lainya, orang asli Papua ada hidup baik-baik saja terus rakyat Papua bagian mana yang kekurangan makanan hingga tidak sejahtera," katanya dengan nada tanya.

Mirisnya, ia melihat para pejuang DOB  pergi ke Jakarta terus  medesak dan memohon, apalagi memaksa untuk DOB itu. Para pejuang DOB tidak sayang tanah dan masyarakat Papua kedepanya, sebab yang dipikir itu hanya untuk jangka pendek dan bukan dampak jangka panjangnya.

"Hari ini kamu  para elit pejuang DOB desak pemerintah karena kamu mau ramai-ramai jadi pejabat, tapi tidak sampai 10 tahun kamu sudah lepas jabatan, atau mungkin pensiun atau bisa juga meninggal, tapi pemerintahan otonom baru tetap berlangsung seperti biasa," tandasnya.

Titus Johanis Paa, berharap para kelompok elit Papua  yang minta pemekaran, perlu ada kesadaran moral terkait dampak negatif dan positif dari kehadiran sebuah DOB kabupaten ataupun Provinsi."Perna tahu atau pernah juga pikir tentang dampak negatif terhadap OAP, 10 tahun akan datang.

Atau kamu sudah tahu tapi karena mau dapat jabatan  jadi macam pura-pura tidak tahu begitu," katanya lagi.

Dirinya, menilai OAP yang masyarakat biasa, mahasiswa, pelajar, petani, buruh, nelayan, pegawai rendah  saja tau bahwa DOB itu berdampak buruk kedepanya bagi masa depan Papua dan rakyatnya. Sementara yang orang besar-besar, pejabat OAP sama sekali buta pemahaman terkait dampak negatif DOB nanti.

"Dampak negatif atau dampak buruk yang akan terjadi itu kamu harus tahu atau paham supaya  pikir baik-baik apakah DOB itu lebih penting atau masa depan Papua yang baik itu lebih penting,"tandasnya.

Menurutnya, dampak negatif Pertama hadirnya sebuah DOB yakni OAP akan menjadi sedikit di tanah Papua dari segi jumlah, karena DOB itu orang dari luar akan datang banyak untuk cari pekerjaan, karena banyaknya peluang dan harus tau bahwa kalau, orang Papua sedikit maka mau bicara hak  sudah tidak bisa karena kala dari segi jumlah.

Dampak negatif yang kedua,  tanah-tanah akan dikuasai atas nama pembangunan. Supaya para pejuang DOB tahu, bahwa saat ini pemilik tanah ulayat sudah siap mau lepas tanah sekian hektar untuk pembagunan kantor-kantor, karena  mau dapat uang kaget yang besar dan bisa bahagia sampai satu bulan lupa diri, nanti uang sudah habis baru akan menyesal.

Ketiga, hutan akan dibabat digusur untuk investasi. Mulai dari investasi properti, seperti perumahan, pasar, ruko, mol, jalan raya, bandara, perkebunan, pertambangan dan itu bukan orang asli Papua punya. Jadi itu yang sangat di takutkan, dari dampak pemekaran.

Dampak negatif yang kempat itu, apabila orang Papua SDM nya terbatas. Maka sudah tentu,  akan di isi SDM dari luar Papua untuk kebutuhan birokrasi, entah di kantor pemerintah maupum swasta dengan demikian maka orang asli Papua semakin sedikit karena jumlah pendatang semakin banyak. Belum lagi dengan pemerintah anjurkan program KB maka jumlah populasi orang Papua akan semakin sedikit.

"Masi banyak dampak buruk dari pemekaran itu dan kalau kita mau uraikan atau sebut secara rinci nanti para kelompok elit  pejabat Papua yang minta pemekaran itu bisa malu. Itupun kalau kamu punya rasa malu, tapi maklum kelompok elit  pejabat Papua yang minta pemekaran itu  itu perakus yang tidak punya rasa malu jadi ya lanjut saja sesuai kamu punya mau to," pungkasnya.

Lanjutnya lagi, sebenarnya demo tolak pemekaran DOB itu pihak Jakarta sudah ragu kasih DOB. Tapi kelompok elit  pejabat Papua yang minta pemekaran itu pergi lagi cari muka, memohon, mengemis mengatas namakan orang asli Papua  jadi Jakarta  percaya dan siap kasih DOB.

"Oh iya, kelompok elit  pejabat Papua yang  nantinya jadi pejabat, jabatan itu amanah dan gunakan jabatan itu dengan baik tidak rakus, tidak tipu, tidak makan hak orang, tidak mengatas namakan nanti engkau di berkati. Tapi kalau pakai  jabatan itu untuk kepentingan pribadi, ambisi rakus dan hura - hura, terus rakyat jadi korban maka pasti  akan tangungjawab didunia dan di akhirat,"ucapnya.(Red/BK)