pos militer dibangun di wilayah Intan Jaya papua meningkat signifikan

AII melaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa jumlah pos militer yang dibangun di wilayah Intan Jaya meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

MEDIA FAJAR TIMUR.com -- Amnesty International Indonesia (AAI) melaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa jumlah pos militer yang dibangun di wilayah Intan Jaya meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengatakan temuan jumlah pos militer yang meningkat itu berdasarkan penelitian pihaknya.

"Kehadiran militer yang kami rasa eskalasinya cukup tinggi terhitung mulai dari Oktober 2019 di Intan Jaya," kata Ari dalam pertemuan di Kantor Badan Penghubung Pemprov Papua, Jumat (27/5/2022).

Ari mengatakan pihaknya juga melakukan wawancara terhadap penduduk Intan Jaya dan pengamatan citra satelit.

Hasilnya, pihaknya menemukan jumlah pos militer yang sebelumnya pada Oktober 2019 hanya berjumlah 2 tempat, saat ini telah menjadi 17 pos militer.

"Sebelumnya menurut pemantauan kami hanya ada dua yang ada sebelum Oktober 2019. Jadi kami melihat ada penambahan setidaknya 15 pos militer baru di wilayah Intan Jaya," ujarnya.

Berdasarkan temuan Amnesty, seiring bertambahnya jumlah personel militer di Intan Jaya diiringi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Salah satu di antaranya adalah pembunuhan di luar hukum dengan 12 korban jiwa sepanjang 2020 hingga saat ini.

Termasuk dalam 12 korban itu adalah Pendeta Yeremia Zanambani dan kedua keponakannya. Proses hukum kasus mereka sampai saat ini belum tuntas.

"Setidaknya kami berhasil mencatat ada 8 kasus dengan 12 korban dari periode 2020-2021," katanya.

Sebelumnya, rencana penambangan Blok Wabu terus menjadi sorotan. Rencana itu dikritisi sejumlah aktivis lingkungan dan pemerhati masyarakat adat.

Sebagai informasi, Freeport menyerahkan Blok Wabu ke pemda pada 2015. Data terakhir mencatat potensi emas di blok tersebut mencapai 4,3 juta bijih emas dengan potensi nilai US$14 miliar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ,Usman Hamid mendesak pemerintah untuk memastikan rencana penambangan di Blok Wabu dihentikan hingga ada konsultasi dan persetujuan dari seluruh masyarakat adat di Intan Jaya, Papua.

"Untuk memastikan rencana itu diberhentikan sampai ada konsultasi dan persetujuan dari seluruh masyarakat adat di Intan Jaya," kata Usman.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa dan Kapendam Cendrawasi Kolonel Infanteri Aqsha Erlangga guna mengkonfirmasi hal ini.

Namun, hingga saat berita ini ditulis keduanya belum merespon.(*)

Red/CS