PA GMNI : Walikota Sorong Membiarkan Masyarakat Menikmati Banjir Selama 10 Tahun

Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Papua Barat,Yosep Titirlolobi,SH

MEDIA FAJAR TIMUR.COM, Sorong -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI)Papua Barat Yosep Titirlolobi, S.H mengatakan Walikota Sorong, Lambertus Jitmau selama 10 tahun memimpin Kota Sorong tidak  peka merencanakan pembangunan wilayah daerah serapan air agar dapat menyerap air agar tidak menimbulkan bencana banjir yang selalu melanda kota Sorong jika datangnya turun hujan.

"Keberhasilan Walikota Sorong dalam membangun kota Sorong adalah membiarkan masyarakat kota Sorong menikmati banjir selama 10 Tahun,"ujar Yosep dalam siran persnya yang diterima media ini, Rabu (29/6/2022).

Menurut Yosep, bencana banjir yang kembali melanda kota Sorong pada Senin (27/6/2022) kali ini menjadi tamparan bagi Walikota Sorong.Pasalnya banjir yang melanda sebagian kota Sorong merupakan langganan tetap yang sampai saat ini tidak di sakapi dengan bijak oleh Walikota Sorong.

"Walikota  terlalu sibuk urus masalah lain tanpa memikirkan dan menangani masalah banjir sehingga membuat rakyat menjadi korban,"kata Yosep dengan nada mengkritik.

Ia menilai bahwa Walikota Sorong, Lambertus Jitmau selama ini lebih sibuk melanggar aturan dalam mencopot pejabat dari pada mengarahkan anak buahnya mangatasi banjir yang terjadi dikota Sorong. Dan lebih banyak mengangkat Kepala Dinas yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun kota Sorong.

"Kita di kota Sorong mempunyai banyak sekali orang-orang cerdas di Pemerintah Kota, tetapi semua tidak berarti dimata Walikota Sorong yang ada bagi Walikota adalah mengangkat keluarga menjadi pejabat lebih di utamakan,"ungkapnya.

Yosep mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong seharusnya siap menghadapi masalah terbesar di kota sorong, yaitu banjir dan sampah, tetapi yang terjadi pemkot sorong dari tahun ke tahun dibahwa kepemimpinan Walikota Sorong, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah banjir yang selalu menjadi momok bagi masyarakat kota sorong.

"Padahal janji politik beliau bahwa setelah memimpin, Walikota siap mengatasi banjir di kota Sorong, yang selama ini menjadi masalah bersama di kota Sorong,"tandasnya

Dijelaskan Yosep, padahal anggaran untuk mencegah banjir di kota Sorong rupanya dalam rapat pembahasan APBD Kota Sorong sudah dibahas."Jangan -jangan anggaran untuk mengurus masalah banjir di pangkas atau bisa jadi di duga dikorupsi,"katanya.

Buruknya sinergi pemerintah kota Sorong dengan instansi di luar Pemkot, menyebabkan masalah banjir tidak bisa di atasi.

Menurutnya lagi, selama ini rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan dan reboisasi tidak pernah dijalankan oleh Pemkot. Padahal harusnya hal itu segera dijalankan oleh Pemkot, untuk mengatasi banjir dikemudian hari tetapi hal itu tidak perna dilakukan oleh Pemkot, padahal jabatan Walikota tinggal 50 hari lagi.

Lanjut Yosep, koordinasi lintas sektor juga seharusnya dilakukan Pemkot untuk mengantisipasi banjir di kota Sorong. "Tetapi yang kami dengar bahwa koordinasi lintas sektor selama ini dilakukan Pemkot sangat buruk, dimana Pemkot tidak perna ingin mendengarkan saran dari lintas sektor yang lain," papanya.(Red/BK)