Sorong, Media Fajar Timur. Com – Dikabarkan, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor selama 3 hari di Polres Manokwari papua barat. Kehadiran mereka sontak mendapat respon publik papua barat salah satunya Spenyer Naa Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Kabid Akspel) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Papua Barat.
Melalui rilisnya kepada media ini, Kabid Akspel GAMKI Papua Barat Spenyer Naa menyatakan dukungannya atas kehadiran KPK di manokwari Papua Barat.
Spenyer Naa meminta, Kehadiran pegawai KPK di papua barat bertahan selama 1 bulan bahkan dirinya menyarankan agar harus ada keterwakilan KPK didaerah (Kabuapaten/Kota) se papua barat.
Keterwakilan lembaga independen KPK di daerah sangat diharapkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah kabupaten/Kota berjalan transparan, jujur dan objektif.
Menurutnya, banyak aliran dana pemerintah ditingkat daerah kabupaten/kota se papua barat tidak sepenuhnya mensejahterakan masyarakat di papua barat sehingga masyarakat masih terus hidup dibawah garis kemiskinan.
Hal itu bisa dibuktikan dari data BPS per tanggal 15 juni 2022 provinsi papua dan papua barat menduduki provinsi termiskin di Indonesia. Spenyer Naa bahkan mempertanyakan dana otsus yang begitu fantastic dikemanakan.
“Banyak keuangan mengalir dikabupaten dan kota di papua barat untuk mensejahterakan masyarakat papua namun, tidak diturunkan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini dikategorikan masyarakat miskin dari data terakhir BPS 15 juni 2022 papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia dengan prosentase 27,38%, kemudian yang kedua provinsi papua barat dengan prosentase 28,82% sedangkan dana otsus yang diturunkan begitu fantastic itu dikemanakan…??”, papar spenyer Naa melalui rilis resmi yang diterima media ini.
Ditambahkannya, kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK dimohon untuk KPK bisa bekerja secara jujur dan objektiv dalam membongkar semua kejahatan korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat tertentu.
Pada prinsipnya, selaku Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GAMKI Papua Barat, Spenyer Naa mendukung KPK agar bisa bekerja secara maksimal di provinsi papua barat.
“Jadikan hukum sebagai panglima, jangan ada pandang bulu, tidak ada seorangpun dinegara ini yang kebal hokum”, tegasnya.
Dirinya berharap, dihari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 desember 2022 KPK bisa mengungkap kasus-kasus korupsi selama berada di Papua barat berdasarkan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat di papua barat.
0 Komentar
Silahlan tulis komentar anda