Ticker posts

Loading...

Header Widget

Sawah Responsive Advertisement

Dasnarebo Nilai Pemprov Papua Barat Hanya Hamburkan 60 Miliar Untuk DOB Papua Barat Daya Disaat Rakyat Butuh Dibangun RS Jiwa

Wakil Ketua  DPD PA-GMNI Papua Barat, Jaden Yance Dasnarebo, SH



MEDIA FAJAR TIMUR.COM,Sorong-- Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni GMNI Papua Barat (DPD PA-GMNI) Jaden Yance Dasnarebo, SH mengatakan  sangat tidak logis disaat Penjabat Gubernur Papua Barat hamburkan 60 Miliar untuk Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Disaat tidak ada satupun mata anggaran yang di anggarkan atau diusulkan oleh Pemprov  Papua Barat untuk membangun Rumah Sakit Jiwa bagi penderita gangguan jiwa khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Melalui siaran persnya, Kamis  (13/10/2022).Jaden mengutarakan anggaran 60 miliar lebih yang di ambil dalam belanja tak terduga Pemprov Papua Barat jelas-jelas telah menghambur-hamburkan uang rakyat dan telah mencederai semangat masyarakat Papua Barat. Yang selama ini, mendukung Penjabat Gubernur dalam memimpin Papua Barat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
 
Baca juga : GMNI Sorong Selatan Dukung TNI Dan Polri Usut Tuntas Kasus Pembataian Karyawan Pekerja Jalan di Bintuni

"Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya selama ini tidak jelas rimbanya, karena Provinsi Papua Barat Daya ini dipaksakan oleh para Pejabat Daerah yang jabatannya sudah selesai. Dan Papua Barat Daya ini dihadirkan bukan untuk mensejahterakan rakyat tetapi Papua Barat Daya ini dihadirkan untuk membagi-bagi kekuasaan, makanya menjadi pertimbangan pemerintah pusat bahwa DOB Papua Barat Daya belum urjen dan belum layak untuk dimekarkan," katanya.

"Kita lihat saja dengan ditundanya pemekaran Papua Barat Daya sudah tentu menandakan bahwa provinsi ini tidak harus dipaksakan untuk dimekarkan,"sambungnya.
 
Baca juga : Obaja Saflessa: Bawaslu SorSel Dinilai Tidak Selektif Dalam Penetapan Panwas Distrik

Menurut Jaden  Dasnarebo, hal ini tentu berbanding terbalik dengan Provinsi Papua Barat yang mana berdasarkan statistik bahwa Provinsi Papua Barat sendiri masih dinobatkan sebagai Provinsi termiskin nomor dua se-Indonesia dari 34 Provinsi setelah Provinsi Papua.

Dijelaskan Jaden, seharusnya anggaran sebesar 60 miliar itu digunakan untuk membangun Rumah Sakit Jiwa yang selama ini dirindukan oleh masyarakat Papua Barat."Bukan anggaran itu digunakan untuk mengurus Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang tidak jelas arahnya,"ungkapnya.

"Masa yang pegang kendali negara ini adalah PDIP tetapi yang ngotot untuk mekarkan Provinsi Papua Barat Daya adalah Biru dan Kuning, lucu tidak," ujar Jaden.

Seharusnya PJ Gubernur Papua Barat, banyak blusukan ke pelosok Papua Barat seperti Presiden Jokowi. Agar bisa melihat dan mendengar keluhan masyarakat tentang apa yang layak dibangun fasilitas umum oleh Pemprov Papua Barat kepada masyarakat di daerah itu.
 
Baca juga : Sekwan Yosep Bless: Tepis Tudingan Honorer non ASN Siluman di Sekertariat DPRD SorSel

Lanjut Jaden, Pemprov Papua Barat harus mengambil langkah cepat  membantu masyarakat Papua Barat terlebih khusus Orang Asli Papua yang selama ini sudah cukup menderita melihat saudaranya, anak, bapa dan mama yang mengalami gangguan jiwa dan mondar mandir dijalan sehingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat lainnya.

Tentu hal ini sangat beralasan, mengingat banyak masyarakat Papua yang berdomisili di Papua Barat tidak mampu untuk membahwa keluarga mereka ke rumah Sakit Umum tentunya pasti ditolak, sementara Rumah Sakit Gangguan Jiwa cuman ada di kota Jayapura  Provinsi Papua dan membutuhkan biaya yang sangat besar kalau dibahwa ke Jayapura.

"Ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah Pj Gubernur Papua Barat, bukan urus Provinsi Papua Barat Daya yang bukan domainnya,"tegas Jaden. (Red/BK)

Posting Komentar

0 Komentar