Pembentukan MRP di 3 DOB, Timotius Murib: Boleh Beda Provinsi, Tapi Lembaga MRP Tetap Satu Kanror Di Jayapura

Ketua MRP, Timotius Murib

MEDIA FAJAR TIMUR.COM, Jayapura – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, menghendaki agar pembentukan MRP di setiap provinsi hasil DOB, hanya memiliki satu kantor yaitu di Jayapura sebagai provinsi induk.

Hal itu disampaikan Timotius Murib, sesuai keinginan MRP dan dituangkan  dalam 12 keputusan MRP. Satu di antaranya meminta kepada pemerintah pusat agar MRP dari tujuh wilayah adat tetap satu atap atau satu kantor.

“MRP boleh ada di provinsi-provinsi, tetapi kantornya di dalam keputusan itu kami minta supaya berkantor di provinsi induk yaitu di Jayapura,” kata Timotius Tribun-Papua.com, Selasa (15/11/2022).

Kata dia lagi, saat ini gedung MRP yang baru dalam tahap pengerjaan dan akan ada 14 lantai, sehingga menurutnya gedung MRP yang baru itu sangat  representatif jika anggota MRP dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua ada semua di satu tempat untuk membicarakan kepentingan Tanah Papua, bukan per wilayah.

“Kalau negara paham bagian ini, saya pikir sangat baik kalau MRP berkantor tetap di satu provinsi, sama seperti DPD dari Sabang sampai Merauke, kantor perwakilannya semua di Jakarta,” katanya.

Hal ini pun, telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri pada beberapa waktu  lalu sekaligus penyerahan hasil keputusan MRP, dan kementerian mempersilakan MRP menggugat pasal yang menyebut bahwa MRP harus berdiri di provinsi-provinsi pemekaran.

“Memang kita harus buang energi lagi kalau mau gugat-gugat, apalagi saat di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak akan terima, sama seperti saat kita gugat perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus juga ditolak,” kata Murib.

“Provinsi boleh berbeda tetapi kami mau MRP seharusnya satu karena sebagai lembaga kultur. Meski di dalam perubahan undang-undang ini pemerintah pusat ingin MRP itu di masing-masing provinsi,” tambahnya. ( Red/BK)