Ratusan Ribu Orang Papua Tidak Sekolah, Ketua DAS Sorsel Minta Perhatian Serius Pemerintah & DPR.

Ketua Dewan Adat Sorong Selatan (DAS) Mikhael Momot, S.Pd 

Sorong Selatan, Media Fajar Timur.Com – usai mengikuti Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ke-6 di Jayapura Papua tanggal 24-30 Oktober 2022, Ketua Dewan Adat Sorong Selatan (DAS) Mikhael Momot, S.Pd menegaskan Persoalan Pendidikan di Kabupaten/Kota Setanah Papua harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD.

Dikatakan Ketua DAS Mikhael Momot, dirinya menjadi kaget ketika mendengar angka ratusan ribu jumlah orang Papua yang tidak mendapatkan pendidikan melalui pemateri pada kongres tersebut. Melalui materi yang disampaikan Dr. Agus Sumule, kurang lebih 500.000 (lima ratusan ribu) orang asli papua dikatakan tidak berpendidikan.

 “Ada satu hal yang harus menjadi pengetahuan publik terutama pemerintah dan DPR diseluruh tanah Papua dan elemen-elemen lain bahwa ketika presentase dari pemateri Dr. Agus Sumule disitu baru kami tahu bahwa ternyata ada sejumlah orang Papua kurang lebih 500.000 di tanah ini yang tidak berpendidikan", jelasnya.

Mikhael Momot ketua DAS Sorong Selatan menegaskan, hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR baik tingkat pusat hingga daerah provinsi dan Kabupaten/Kota setanah Papua.

Dijelaskan kepada media ini di kediaman pribadinya jumat (4/11/22), ketua DAS Sorong Selatan Mikhael Momot  mengatakan, sejumlah rekomendasi dari beberapa daerah setanah papua bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan dibentuk di kabupaten/kota setanah papua dan DAS akan ada didalamnya, oleh sebab itu dirinya meminta dukungan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Aliansi tersebut lebih khusus di wilayahnya kabupaten sorong selatan.

Ditambahkannya, otsus itu dikatakan tidak berhasil karena pendidikannya, oleh sebab itu harus ada formula khusus dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mensejahterakan tenaga guru diseluruh Indonesia. Tenaga guru harus sejahtera dulu baru generasi Papua bisa diselamatkan.

Khusus untuk Papua setelah hadirnya Sending di tanah Papua, penginjilan dan Pendidikan itu merupakan paketan yang tidak bisa dipisahkan, oleh sebab itu tenaga guru dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) jangan diabaikan namun harus diperhatikan pemerintah melalui pengangkatan formasi P3K tetapi juga jalur-jalur lain yang disiapkan pemerintah.

“Dipapua ini pada jaman peradaban itu tidak mengenal sekolah negeri maupun Inpres tapi Yayasan. GKI ketika Sending itu ada dan GKI berdiri tahun 1956 itu dibangun bersama pendidikan tapi konteks terakhir di tahun ini kami kaget ketika pemerintah pusat melakukan sebuah kebijakan yang mengesampingkan sekolah-sekolah yayasan sedangkan jumlah sekolah yayasan ditanah papua ini lebih banyak dibandingkan sekolah negeri ataupun inpres yang ada", ujar Mikhael Momot.

"Pemerintah pusat buat apa lagi untuk orang papua seperti ini sedangkan Konteks pendidikan yang tadi kita temui bahwa ada 500 ribuan orang papua yang tidak berpendidikan dan kalau sampai konteks ini dilakukan lagi bagi sekolah yayasan, kemana nasib orang papua itu. Saya selaku ketua Dewan Adat sangat mempertegas bahwa hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPR, kalau bisa bertemu dengan bapa presiden pertanyakan bagaimana dengan konteks ini. Orang Papua harus diperhatikan khusus. Orang papua sudah menerima Otsus jilid pertama sudah selesai sekarang masuk jilid 2, kerjanya apa…?, hasilnya apa…?", Tanya Ketua DAS Mikhael Momot Tegas.

Orang papua dikatakan Mikhael Momot, selama ini juga merasa tidak aman dari intimidasi pihak yang tidak kelihatan sehingga untuk memperoleh pendidikan dan mencari nafkah juga menjadi takut ketika mereka melakukan aktifitas baik di laut, maupun darat (hutan). 

”Orang tidak aman dapat pendidikan, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa mencari nafkah ke laut, ke kebun, ini siapa yang bikin takut, Pemerintah harus lihat ini”, tegas ketua DAS. Sebagai pemerintah dan wakil rakyat di DPRD jalan enak dan merasa rakyat ini sejahtera aja. Apa hasilnya, hari ini ratusan ribu orang papua tidak mendapatkan pendidikan. Apakah ini hasilnya..??. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama”, Tutup Ketua Dewan Adat Sorong Selatan Mikhael Momot, S.Pd. (Red.JD).