Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua

Kelompok KKB dan TNI. (Ist)

MEDIA FAJAR TIMUR.com  - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghentikan operasi siaga tempur darat untuk melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Koalisi mendesak Presiden dan DPR RI menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," demikian kata koalisi sipil dikutip Selasa (18/4).

Menurut mereka, operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi kekerasan. Oleh sebab itu, mereka mendesak agar operasi dibatalkan.

Mereka mengatakan peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit TNI saat berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens menjadi bahan evaluasi bagi Jokowi dan DPR terkait pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan.

Berdasarkan data yang dirilis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebanyak 22 prajurit TNI-Polri telah gugur sejak 2022 hingga kini. Dengan kata lain, gugurnya prajurit saat berupaya menyelamatkan Kapten Philips bukanlah satu-satunya peristiwa.

Koalisi sipil menganggap pendekatan keamanan militeristik yang dijalankan selama ini berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat di Papua.

Koalisi sipil menilai evaluasi pendekatan keamanan militeristik harus dimulai segera dengan upaya penataan ulang terhadap gelar kekuatan pasukan TNI menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan.

"Selama ini, ada indikasi terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI yang semakin tidak proporsional seiring dengan terus dijalankannya pemekaran struktur organik dan pengiriman pasukan TNI non-organik dari luar Papua," tutur Koalisi Masyarakat Sipil. (*)

Sumber berita : CNN